Kurun waktu 62 tahun untuk sebuah negara muda yang bernama Indonesia adalah sebuah perjalanan sejarah panjang. Perjalanan sejarah itu tentu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik ada suka cita dan ada duka cita. Sejak pemimpin bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan jam 10 pagi, hari Jum’at, 17 Agustus 1945. Kita secara sadar telah menjadi negara merdeka untuk membangun sebuah negara Indonesia yang modern untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Selama 62 tahun, negara Indonesia juga telah banyak berbagai macam pergolakan. Tahun 1950-an terjadi pergolakan politik di berbagai daerah, seperti pemberontakan PRRI-Semesta di Sumetera sampai dengan pemberontakan PKI tahun 1965 sehingga negara ini tidak sempat membangun pondasi ekonomi yang kokoh. Tahun 1998, negara ini juga mengalami kembali pergolakan di bidang ekonomi yang di tandai dengan terjadinya krisis finansial yang berubah menjadi krisis multidimensi dan berakibat turunnya Presiden Suharto atas desakan mahasiswa yang didukung rakyat. Tahun 1998 juga kita memasuki sebuah era baru yang di sebut era reformasi. Tujuannya dalah untuk membuka sebuah babak baru yang lebih intelektual dan lebih manusiawi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi dimulai dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang semula menjabat sebagai Menristek dan Wakil Presiden kemudia menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga.
Ketika era reformasi berjalan tanpa arah yang menyebabkan bangsa ini sangat lambat dalam proses pembangunan. Semua orang ikut prihatin dan bertanya Apa yang salah dengan bangsa Indonesia? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi membutuhkan jawaban yang panjang dan bukti empiris yang mendalam. Kemudian ketika jawaban yang bangsa ini cari tidak ditenukan juga. Setiap orang kemudian menyerukan diperlukan sebuah Mindset Indonesia baru. Kita perlu nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kita lupa Mindset mengenai Indonesia modern telah dibuat oleh presiden pertama kita Ir. Sukarno yaitu Pancasila dan Nation Character Building. Bung Karno semasa menjabat sebagai presiden telah mempunyai visi dan misi mengenai masa depan bangsa Indonesia. Coba Anda baca mengenai Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1945-17 Agustus 1966 di dalam buku Dibawah Bendera Revolusi Jilid II. Ketika kita membacanya kita bisa melihat bagaimana visi dan misi seorang pemimpin untuk negaranya yaitu Indonesia dan dunia yaitu bagaimana menciptakan dunia yang lebih adil.
Di masa pemerintahan Sukarno, Indonesia adalah negara dunia ketiga yang dihormati oleh dunia internasional selain membangun di sektor ekonomi (walaupun belum bisa menciptakan pondasi ekonomi yang kokoh karena terus diganggu oleh pemberontakan), Bung Karno juga selalu menyerukan arti pentingnya sebuah persatuan dan kesatuam bangsa di setiap pidatonya yang selalu berapi-api. Bung Karno sebagai seorang pemimpin juga berhasil mengadakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung dan tidak lama berselang hasilnya adalah banyak negara-negara di Asia-Afrika yang merdeka. Ini adalah sebuah kemajuan besar dan luar biasa bagi politik luar negeri Indonesia. Tahun 1961, di Gedung PBB Bung Karno menyerukan pembentukan Tata Dunia Baru dalam pidatonya yang berjudul To Build World A New dan perjuangan bersama para pemimpin dunia lainnya membentuk Gerakan NonBlok yang bertujuan untuk meredakan konflik dua negara adikuasa pada waktu itu yaitu AS-Uni Sovyet. Gerakan NonBlok tidak mau memihak salah satu blok hanya karena kepentingan ideologi semata. Tahun 1967, kekuasaan presiden Sukarno riwayatnya tamat akibat pemberontakan G30-SPKI karena MPRS mencabut mandatnya dan menolak pidato pertanggungjawabannya yang diberi nama Nawaksara. Keadaan ekonomi yang kacau balau karena selama pemerintahannya presiden Sukarno sibuk untuk membasmi beberapa pemberontakan yang mengancam kedaulatan NKRI. MPRS kemudian mengangkat Suharto sebagai pejabat presiden yang kemudian secara bertahap diberikan mandat untuk menggantikan presiden Sukarno untuk menjalankan pemerintahan pada tahun 1967.
Tahun 1967, Indonesia memasuki sebuah babak baru dimana rejim Suharto menyebutnya sebagai Orde Baru karena mempunyai tekad untuk membangun sebuah Indonesia Baru yang difokuskan kepada pembangunan ekonomi dengan slogan Politk No dan Ekonomi Yes. Semua yang berbau Orde Lama dibabat habis dan dilarang karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia akibat politik yang cenderung ke kiri menurut rejim Suharto. Untuk pembangunan ekonomi maka dibuatlah program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Tahun 1980-an program ini mendapat pujian dari dunia internasional karena secara tahap demi setahap berhasil membangun perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu saja Indonesia mengalami booming minyak yang membuat kas negara menjadi gemuk. Karena kelebihan dana, pemerintah mampu membangun infrastruktur-infrastruktur pembangunan, seperti jalan raya, rumah sakit, rumah ibadah, perumahan BTN, sekolah dll. Tapi sayang saat proyek itu berjalan perilaku untuk korupsi tidak bisa dicegah. Bahkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dimanfaatkan sebagai lahan untuk korupsi. Tahun 1984, Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO di Roma Italia karena berhasil melakukan swasembada beras. Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri khususnya dari Thailand dan Vietnam karena sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk menopang pembangunan nasional, pemerintahan Suharto mulai membina pengusaha-penguasaha yang diberikan hak istimewa yaitu berupa proteksi karena dalam jangka panjang akan dijadikan konglomerat. Pemerintahan Suharto meniru sukses Korea Selatan dimana para konglomeratnya diberikan hak istimewa dan dijadikan tulang punggung dalam perekonomian nasional.
Proyek konglomerat itu memunculkan nama-nama seperti Sinar Mas, Salim Grup yang diberikan hak istimewa untuk membesarkan bisnis mereka di tanah air. Ekspansi bisnis mereka hampir ke semua sektor. Dari industri perbankan hingga perkebunan. Pemerintahan Suharto berharap mereka dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Mereka benar-benar diberi kebebasan penuh dan dilindungi oleh pemerintah. Mereka berhasil menguasai 80% aset perekonomian nasional. Roda perekonomian Indonesia pengendaliannya benar-benar di tangan mereka.
Tetapi ketika Indonesia mulai mengalami krisis moneter yang efeknya berasal dari krisis moneter di Thailand kemudian memicu krisis ekonomi yang berakibat kepada krisis multidimensi betrpengaruh juga terhadap ekonomi Indonesia. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia benar-benar sempoyongan. Pak Harto sebagai presiden tidak tahu harus berbuat apa. Krisis ekonomi yang memicu krisis politik akhirnya membuat pak Harto harus mundur sebagai presiden yang mengakhiri 32 tahun kekuasaannya dan membuat tamat riwayat konglomerat-konglomerat yang dibinanya. Hal yang paling menyakitkan adalah mereka para konglomerat mempergunakan bank sebagai mesin uang untuk membiayai banyak mega proyek. Ditambah banyak peraturan-pertauran mengenai industri perbankan sangat lemah dan longgar. Pemerintahan Suharto mengelurakan Paket Oktober 1988 yang membuat posisi mereka semakin kuat untuk menjadikan bank sebagai mesin uang mereka. Tapi ketika krisis ekonomi mengancam ditandai terpuruknya nilai mata uang Rupiah terhadap nilai mata uang Dollar Amerika, bisnis mereka pun hancur berantakan. Bank yang menjadi mesin uang bagi kegiatan bisnis mereka, terkena kredit macet sehingga kredit yang disalurkan tidak bisa dikembalikan sementara bisnis yang mereka jalankan terpaksa dihentikan karena merugi. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat kerajaan bisnis mereka tamat.
Era pemerintahan habibie, mereka terpaksa menyerahkan aet-asetnya ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sementara untuk bank yang bangkrut di beri Bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI). Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 600 triliun. Sementara itu di sisi lain kita terus mendapatkan dana dari IMF untuk program reformasi ekonomi. Bangsa ini pun semakin dibuat bingung karena terjebak dalam hutang baru yang tidak bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan ekonomi yang sedang genting. Bank-bank seperti Lippo, Bank Umum Nasional, Danamon harus masuk BPPN karena bermasalah. Banyak pihak yang menagatakan bahwa kredit macet yang terjadi di bank-bank milik konglomerat mempercepat Indonesia memasuki krisis moneter. Ini adalah sebuah pelajaran yang pahit tetapi berharga.
Di era pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Pemerintah masih mengahadapi persoalan yang sama yaitu bagaimana memperbaiki ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil. Melalui Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, pemerintah terpaksa menjual aset-aset tersebut kepada pihak asing. Karena pada waktu itu kita perlu dana segar. Sementara dana yang disediakan untuk BPPN sudah menipis tanpa ada hasil yang memuaskan. Perusahaan-perusahaan asing seperti Temasek Holding dari Singapura banyak membeli perusahaan-perusahaan kita yang sudah sakit, perusahaan yang dibeli dibidang perbankan, telekomunikasi, otomotif, perkebunan dll.
Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mulailah instrumen moneter diperbaiki dan dibenahi setahap demi setahap. Ketika SBY-Kalla pada hari –hari pertama menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, pelaku pasar melihat positif karena kedua orang ini adalah pilihan langsung rakyat Indonesia melalui PEMILU. Tim kabinet ekonomi dibentuk dengan merekrut orang-orang yang kompeten dibidangnya. Kabinet Indonesia bersatu pun sadar, bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi tidaklah ringan dan itu tidak bisa diselesaikan hanya satu peride saja (lima tahun). Tetapi arah menuju perbaikan mulai terasa dalam tatanan ekonomi makro walaupun masih banyak kelemahan disana-sini. Industri perbankan saat ini jauh lebih kokoh karena didukung modal yang kuat, manejemen risiko, tata kelola yang bersih dan transparan serta adanya pengawasan dari bank sental. Tapi yang menjadi persoalan adalah bank-bank sangat takut untuk menyalurkan kredit khsusnya kepada sektor riil.
Sikap kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit ke sektor riil membuat perkembangan sektor rill berjalan sangat lambat sekali. Bank berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya ke sektor riil karena masih dibayangi pengembalian kredit yang macet. Tetapi hal itu oke lah telah menjadi sesuatu hal yang buruk. Tapi ada sektor lain yang memerlukan penanganan khsusus dari sektor perbankan yaitu usaha kecil dan menengah (UKM). Seharusnya bank-bank tidak pelit dan memberikan arah manejemen dan membuka akses pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh UKM. UKM sudah jelas membutuhkan bantuan dari pihak bank khususnya dalam hal permodalan. Industri ini seperti yang telah diketahui adalah bersifat padat karya yang mampu menampung tenaga kerja. Sampai saat ini hal yang terbaik bagi negara Indonesia adalah industri padat karya. Karena satu-satunya industri yang mampu mengurangi angka pengangguran.
Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank diseluruh Indonesia, telah membuat cetak biru industri perbankan Indonesia ke depan dengan nama Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Tujuan dibuatnya API adalah menciptakan industri perbankan yang kokoh, sehat, dan efisien. API juga ditujukan untuk mengelola manejemen risiko perbankan. Hal ini bertjuan untuk bagaimana menciptakan sebuah industri perbankan yang maju, kokoh dan kuat. Pemerintah telah belajar banyak dari krisis ekonomi tahun 1998, dimana banyaknya bank yang bangkrut akibat kekuarngan modal dan NPL yang sangat besar. Pada saat ini industri perbankan telah banyak mengalami kemajuan karena telah memiliki manejemen risiko dan tata kelola serta transparasi yang baik. Bank Indonesia juga terus menyempurnakan aturan-aturan mengenai devisa neto, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva produktif, tingkat kesehatan bank. Karena Bank Indonesia sadar bahwa peran bank dalam pembangunan nasional sangat vital. Jika Indonesia tidak mempunyai bank yang dikelola dengan baik maka sewaktu-waktu krisis eknomi global mengancam dan akan banyak bank-bank yang akan tutup dan dunia usaha bangkrut karena kesulitan untuk mendapatkan akses kredit untuk kelangsungan usaha mereka. Selain koperasi, bank juga mempunyai peran sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
Bank Indonesia juga akan mengkampanyekan implementasi dan standar internasional Basel II yang menitikberatkan kepada manejemen risiko. Diharapkan dengan penerapan Basel II, bank meiliki manejemen yang bagus dan akan lebih diutungkan dalam kegiatan operasionalnya. Tapi bank-bank juga harus mempunyai informasi yang cukup serta daya analisa yang kuat untuk mengantisipasi gejolak pasar keuangan global yang semaik rumit dan komplek permasalahannya.
Ketika instrumen finansial kita menuju arah perbaikan. Ada masalah yang sangat besar yang belum kita dapat selesaikan, yaitu harga sembako. Bagi masyarakat awam ekonomi menuju perbaikan jika kebutuhan pokok dapat dipenuhi dan harganya sangat terjangkau. Mereka tidak butuh informasi mengenai kisaran tingkat inflasi setiap bulan, nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar Dollar Amerika, jatuh bangunnya indeks harga saham gabungan dari bursa efek Jakarta. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana dapat membeli sembako dengan harga yang terjangkau. Mereka berpendapat bahwa krisis ekonomi belum selesai karena hal ini dibuktikkan dengan pengeluaran rumah tangga yang semakin meningakt dari tahun ke tahun. Apalagi sebagaian besar kelas menengah ekonomi Indonesia berpenghasilan Rp 1 juta per bulan. Harga dari sembako yang naik pun bervariasi, misalnya bulan ini yang naik minyak goreng, bulan depan telur, bulan depannya lagi daging. Kalau harga sembako terus berfluktuatif makan yang akan terus dirugikan adalah konsumen yang berasal dari kelas menengah. Sementara kelompok rumah tangga yang berpenghasilan Rp 5 juta ke atas tidak begitu berpengaruh. Tapi yang jelas masyarakat mempunyai penghasilan Rp 1 juta per bulan dan masyarakat yang mempunyai penghasilan Rp 5 juta per bulan mempunyai suara yang sama mengenai harga sembako, yaitu pemerintah dapat menstabilkan harga sembako supaya tidak fluktuatif lagi harganya karena ini sangat berpengaruh kepada rencana keuangan keluarga untuk mengkalkulasikan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Kita juga melihat terjai antrean minyak diberbagai daerah. Rakyat kecil membentuk antrean panjang hanya untuk mendapatkan 1-2 liter minyak tanah. Pemerintah selalu membela diri bahwa kelangkaan minyak tanah adalah hal yang wajar hal ini disebabkan karena sedang terjadi konversi dari minyak tanah ke gas elpiji. Tapi ketika sebagaian rakyat kecil yang sudah menggunakan kompor gas mengaku sangat kecewa karena kualitas kompor gas yang dipakai sangat buruk dan dibuat asal jadi tanpa mementingkan kualitas. Di Republik Indonesia yang kita cintai, jika kita tidak mempunyai uang yang banyak sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan standar. Kita lihat konversi kompor minyak tanah ke kompor gas elpiji adalah sebuah bukti yang nyata, bahwa elit politik yang diatas sana tidak mau berbuat apa-apa terhadap rakyatnya sendiri. Padahal kita adalah anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tetapi kita harus menanggung krisis minyak di negeri sendiri. Sebagai negara anggota OPEC sangat ironis jika kita harus melihat masyarakatnya sendiri harus mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan jatah minyak tanah karena minyak sangat langka.
Program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang dimulai pada awal September 2006 adalah program besar dan strategis. Hal ini disebabkan cadangan minyak bumi kita dari tahun ke tahun semakin menipis sedangkan cadangan gas alam kita masih sangat besar. Karena cadangan gas kita masih sangat besar, pemerintah mempunyai program bagaimana memanfaatkan gas sebagai sumber energi, khususnya bagi keperluan rumah tangga. Dengan dicanangkannya program ini, kredibilitas pemerintah sedang di uji khususnya dalam hal public service karena pemerintah dan rakyat berinteraksi secara langsung hal ini disebabkan menyangkut hajat hidup oarng banyak. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisai yang cukup mengenai program ini dan menyediakan infrastruktur yang matang sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya dilapangan.
62 tahun kita merdeka. Tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar